 |
| Ilustrasi |
Oleh: Ashar.M
Ali Khamenei di Iran dan Donald Trump di Amerika Serikat hidup di dua semesta politik yang hampir tak saling bersentuhan. Yang satu bernaung di bawah rezim teokrasi keamanan yang tertutup, yang lain bergerak di panggung demokrasi liberal yang gaduh dan terbuka. Namun keduanya kini berada pada satu pertanyaan yang sama: siapa yang lebih dekat dengan kemungkinan “jatuh” dari kekuasaan?
Pertanyaan ini bukan sekadar soal individu, melainkan tentang watak sistem politik yang menopang mereka. Dalam kacamata realpolitik, kekuasaan jarang tumbang karena kesalahan moral semata, ia runtuh ketika sistem yang menyangga tak lagi sanggup menahan beban kesalahan itu sendiri.
Ali Khamenei berdiri di puncak struktur kekuasaan Iran yang sangat terkonsentrasi. Ia bukan presiden yang bisa diganti lewat pemilu, melainkan poros ideologis, militer, dan religius negara. Di bawahnya, Garda Revolusi, jaringan ulama, dan institusi keamanan membentuk lapisan-lapisan pelindung yang dirancang untuk menyerap guncangan sosial dan politik. Protes ada, ekonomi tercekik sanksi, ketidakpuasan meluas semua itu nyata. Namun sejarah Iran modern menunjukkan satu hal penting: rezim ini dibangun bukan untuk populer, melainkan untuk bertahan.
Dalam sistem seperti itu, “jatuh” hampir tak pernah datang dalam bentuk tiba-tiba. Ia lebih mungkin hadir secara biologis melalui usia dan kematian atau lewat suksesi yang dikontrol ketat. Kejatuhan mendadak akibat tekanan rakyat adalah skenario yang paling diantisipasi dan, karenanya, paling dipersiapkan untuk dicegah.
Donald Trump berada di kutub yang berlawanan. Kekuatannya tidak bertumpu pada institusi, melainkan pada basis massa, pengaruh budaya, dan dominasi media. Ia hidup di sistem yang justru menyediakan mekanisme legal untuk menjatuhkan pemimpin: pemilu, pengadilan, hingga impeachment. Demokrasi Amerika membuka ruang risiko secara berkala setiap empat tahun, pintu itu dibuka lebar.
Masalah hukum Trump nyata, polarisasi politik ekstrem, dan legitimasi kekuasaannya selalu diperdebatkan. Namun paradoksnya, sistem yang membuatnya mudah “jatuh” juga membuatnya mudah “bangkit”. Dalam politik Amerika, kekalahan hari ini tidak menutup kemungkinan kebangkitan esok hari. Kekuasaan bergerak seperti treadmill: melelahkan, berisik, tapi jarang mematikan secara final.
Di titik ini, pertanyaan “siapa lebih dekat ke jurang” menjadi soal definisi. Jika “jatuh” dimaknai sebagai kehilangan kekuasaan secara tiba-tiba, Trump jelas lebih dekat. Sistemnya memungkinkan itu terjadi secara sah dan terbuka. Namun jika “jatuh” berarti runtuhnya seluruh rezim, Khamenei justru berada jauh dari tepi jurang karena sistemnya dirancang untuk menutup kemungkinan itu.
Ironinya mencolok. Trump rapuh secara institusional, tetapi kuat secara kultural. Khamenei kuat secara institusional, tetapi semakin rapuh secara kultural. Dunia hari ini bukan lagi soal siapa paling benar, melainkan siapa yang sistemnya paling tahan terhadap kesalahan.
Amerika unggul dalam koreksi demokratis, meski sering tampak seperti kekacauan. Iran unggul dalam ketahanan otoriter, meski harus membayar mahal dengan legitimasi rakyatnya.
Kesimpulan singkatnya: Trump lebih mudah jatuh, tetapi juga lebih mudah bangkit. Khamenei lebih sulit jatuh, tetapi sekali jatuh, hampir pasti berakhir. Sejarah kerap menyukai paradoks semacam ini.
Rakyat sebagai Faktor Penentu
Namun analisis kekuasaan tak lengkap tanpa menempatkan rakyat sebagai variabel utama. Dukungan dan penolakan publik bukan sekadar angka survei; ia adalah energi sosial yang bisa mempercepat keruntuhan atau, sebaliknya, memperpanjang usia sebuah kekuasaan.
Di Iran pada awal 2026, protes nasional berskala luas kembali meletup. Dipicu oleh inflasi, anjloknya nilai rial, dan tekanan ekonomi berkepanjangan, demonstrasi berkembang melampaui isu dapur dan merambah tuntutan politik yang lebih tajam. Slogan anti-rezim dan bahkan kerinduan pada masa monarki muncul di jalanan, menandakan retakan legitimasi yang tidak lagi terbatas pada satu kelas sosial atau kelompok ideologis tertentu.
Respons negara keras dan represif. Penangkapan massal, korban jiwa, hingga ancaman hukuman mati terhadap demonstran menunjukkan betapa besar tekanan yang sedang dihadapi rezim. Namun justru di sinilah watak sistem Iran terlihat jelas: keberlangsungan kekuasaan tidak bergantung sepenuhnya pada persetujuan rakyat, melainkan pada loyalitas aparat dan institusi kontrol yang dibangun selama puluhan tahun.
Sebaliknya, di Amerika Serikat, gelombang penolakan terhadap Trump juga nyata, tetapi bergerak dalam koridor yang berbeda. Protes jalanan, gugatan hukum, dan perdebatan publik menemukan salurannya melalui mekanisme formal demokrasi. Rakyat tidak hanya berteriak di jalan, tetapi memiliki alat konstitusional untuk mengganti pemimpin meski prosesnya lamban, berisik, dan melelahkan.
Di sinilah kontras itu mengeras. Di Iran, ketidakpuasan rakyat mencerminkan krisis legitimasi yang dalam, tetapi belum tentu segera menerjemah menjadi kejatuhan kekuasaan karena struktur yang sangat terpusat dan represif. Di Amerika, tekanan rakyat justru lebih mungkin berujung pada perubahan nyata karena sistem memang menyediakan jalurnya.
Ideologi Syiah yang selama ini menjadi basis loyalitas rezim Iran tetap kuat di kalangan pendukungnya. Namun gelombang protes mutakhir menunjukkan bahwa ideologi saja tidak cukup ketika kebutuhan ekonomi dan rasa keadilan sosial tidak terpenuhi. Dukungan simbolik tidak selalu sejalan dengan keberterimaan praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Akhirnya, rakyat bisa menjadi pemantik kejatuhan rezim yang kehilangan legitimasi, tetapi struktur kekuasaan menentukan seberapa cepat api itu membesar. Iran menghadapi tekanan yang lebih akut di jalanan, sementara Amerika memiliki kepastian perubahan melalui prosedur.
Hasilnya paradoksal: tekanan sosial di Iran lebih keras, tetapi perubahan politik cepat justru lebih mungkin terjadi di Amerika, karena demokrasi, dengan segala kekacauannya, menyediakan pintu keluar yang jelas.